BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Akhir-akhir ini dengan giat-giatnya
memperkenalkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, yang dapat
diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar
kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisifasif yang melibatkan
secara langsung semua warga sekolah (guru, murid, pimpinan sekolah, karyawan
orang tua murid, masyarakat atau siapa saja yang memiliki perhatian pada
pendidikan) untuk meningkatkan mutu pendidikan .
Dengan diberinya otonomi yang lebih
besar, sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya,
sehingga sekolah akan lebih mandiri. Dengan mandirinya sekolah, sekolah
dituntut untuk lebih mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan
kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
B.
RUMUSAN MASALAH
1. Apa saja Masalah Pendidikan Di
Indonesia?
2. Bagaimana Peningkatan Mutu
Pendidikan Melalui Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)?
3.
Apa saja Faktor Pendukung
Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)?
C.
TUJUAN
1. Mengetahui Masalah Pendidikan Di
Indonesia
2. Mengetahui Peningkatan Mutu
Pendidikan Melalui Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)
3.
Mengetahui Faktor Pendukung Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Masalah Pendidikan Di Indonesia
Salah satu permasalahan pendidikan
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada
setiap jenjang dan satuan pendidikan, meskipun mungkin telah banyak upaya
dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan
kurikulum nasional dan local, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan,
pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai
indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.[1]
Berdasarkan masalah ini, maka
berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan dalam
pendidikan kita? Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga
factor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara
merata.
1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
nasional menggunakan pendekatan education
function atau input-output analisis
yang tidak dilaksanakan secara konsekuen.
2. Penyelanggaraan pendidikan nasional dilakukan
secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai
penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan borokrasi yang
mempunyai jalur sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan
tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat.
3. Peran serta warga sekolah khususnya guru
dan peran serta masyarakat khususnya orang tua murid dalam penyelenggaraan
pendidikan selama ini sangat minim.
Berdasarkan kenyataan-kenyataan
tersebut diatas, tentu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, diantaranya
dengan melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen
peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis
sekolah.[2]
A.
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Menejemen
Berbasis Sekolah (MBS)
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
MBS adalah sesuatu konsep yang
menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan
diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model pengelolaan yang
memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga
sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.[3]
1. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dalam
mengimplementasikan MBS terdapat empat prinsip yang harus dipahami, yaitu :
kekuasaan, pengetahuan, sistem informasi, dan sisitem penghargaan.
a.
Kekuasaan, yaitu: kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih
besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah
dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini dimaksudkan
untuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Kekuasaan yang
dimiliki kepala sekolah akan efektif apabila mendapat dukungan partisipasi dari
berbagai pihak, terutama guru dan orang tua murid seberapa besar kekuasaan
sekolah tergantung seberapa jauh MBS dapat diimplementasikan.
Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam
pengambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain:
1.
Melibatkan semua pihak, khususnya guru dan orang tua murid
2.
Membentuk tim-tim kecil dilevel sekolah yang diberi kewenangan untuk mengambil
keputusan yang relevan dengan tugasnya.
3.
Menjalin kerjasama dengan organisasi diluar sekolah.
b.
Pengetahuan, yaitu: kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus menjadi
seseorang yang berusaha secara terus-menerus menambah pengetahuan dan
keterampilan dalam rangka meningkatkan mutu sekola. Pengetahuan penting yang
harus dimiliki oleh seluruh staf adalah:
1.
Pengetahuan untuk meningkatkan kinerja sekolah
2.
Memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan (quality assurance,
quality control, dan lain-lain ).
c.
Sisitem informasi, yaitu: sekolah yang melakukan MBS perlu memiliki
informasi yang jelas berkaitan dengan program sekolah. Informasi ini diperlukan
agar semua warga sekolah serta masyarakat sekitar bisa dengan mudah memperoleh
gambaran kondisi sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolah dapat
mengambil peran dan partisipasi. Informasi yang amat penting untuk dimiliki
sekolah antara lain yang berkaitan dengan kemampuan guru dan prestasi murid.
d.
Sistem penghargaan, yaitu: sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun
sistem penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang
berprestasi. Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karier warga
sekolah, yaitu guru, karyawan dan murid. Dengan sistem ini diharapkan akan
muncul motivasi dan etos kerja dari kalangan sekolah. Sistem penghargaan yang
dikembangkan harus bersifat adil dan merata.
2. Prinsip dan Implementasi Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
Prinsip
utama pelaksanaan MBS ada lima yaitu :
a. Focus pada mutu.
b. Bottom-up
planning and decision making.
c. Manajemen yang transparan.
d. Pemberdayaan masyarakat.
e. Peningkatan mutu secara berkelanjutan.
3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam
Teori
MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan
otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola
sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan priorits
kebutuhan. Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali,
mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggung
jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah
MBS juga merupakan salah satu wuujud dari reformasi
pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang
lebih baik dan memadai bagi murid. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan
kinerja sta, menawarkan pertisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait,
dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan.
4. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam
Praktek
Menurut Nurkolis dalam artikel Pendidikan Network (2002),
mengingt mutu pendidikan di Indonesia selama ini kurang memuaskan banyak pihak,
maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya peningkatan
mutu pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan. Model
reformasi yang ditawarkan akhir-akhir ini adalah model Managemen Berbasis
Sekolah (MBS). MBS ialah salah satu bentuk restrukturisasi sekolah dengan
mengubah output sekolah dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan prestasi akademik sekolah dengan mengubah desain struktur
organisasinya
Sejak 1999 konsep MBS telah diujicobakan
disekolah-sekolah di Indonesia. Saat ini telah banyak sekolah tidak sekedar
melakukan uji coba melainan melangkah pada tahapan pelaksanaan. Tentu saja
banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep baru ini yang perlu
mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
5. Syarat Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
a. MBS harus mendapat dukungan staf sekolah
b. MBS lebih mungkin berhasil jika
diterapkan secara bertahap. Kemungkinan diperlukan lima tahun atau lebih untuk
menerapkan MBS secara berhasil.
c. Staf sekolah dan kantor dinas harus
memperboleh pelatihan penerapannya, pada saat yang sama juga harus belajar
menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
d. Harus disediakan dukungan anggaran untuk
pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur.
e. Pemerintah pusat dan daerah harus
mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya
berbagi wewenang ini dengan guru dan orang tua murid.
6. Hambatan Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
1.
Tidak berminat untuk terlibat.
Sebagian
orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka
lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang mebururt
mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak
menggunakan waktunya untuk hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran.
Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak lagi memiliki banyak waktu untuk
memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka.
2.
Tidak efisien
Pengambilan
keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustasi
dan serimg kali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otrokratis.
Anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memutuskan perhatian pada
tugas, bukan pada hal-hal diluar itu.
3.
Pikiran kelompok
Setelah
beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan
semakin kohesif. Di sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling
mendukungsatu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota
terlalu komromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan
anggota lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit “pikiran kelompok”.
4.
Memerlukan pelatihan
Pihak-pihak
yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum
berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka
kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat
MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi
dan lain-lain.
5.
Kebingunan atasa peran dan tanggung jawab baru
Pihak-pihak
yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang
selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jwab
pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan
menimbulkan kejutan dan kebingngan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung
jawab.
6.
Kesulitan kondisi
Setiap
penerapa model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan
adanya koordinasi yang efektif dan efisisen. Tanpa itu, kegiatan yang beragam
akan berjalan sendiri ketujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama
sekali menjauh dari tujuan sekolah.
7. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Penerapan
MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik
dari penerapan MBS :
a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten
disekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan mutu pembelajaran.
b. Member peluang bagi seluruh anggota
sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
c. Mendorong munculnya kreativitas dalam
merancang bangun program pembelajaran.
d. Mengarahkan kembali sumberdaya yang
tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan disetiap sekolah.
e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih
realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah,
batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
f. Meningkatka motivasi guru dan
mengembangkan kepemimpinan baru disemua level.
8. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Tujuan
utama penerapan MBS pada intinya adalah untuk penyeimbangan struktur kewenangan
antara sekolah, pemerintah daerah pelaksanaan proses dan pusat sehingga managemen menjadi lebih efisien.
Tjuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau
memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong
sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih
1.
Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah
dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2.
Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan
pendidikan melalui pengambilan keputusan bersaa.
3.
Mmeningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan
pemerintah tentang mutu sekolahnya, dan
4.
Meningkatkan kompetisi yang sehat antarsekolah tentang mutu pendidikan yang
akan dicapai.
A. Faktor Pendukung
Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1. Kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik
MBS aan berhasi jika ditopang oleh kemampuan
professional kepala sekolah atau madrasah dalam memimpin dan mengelola sekolah
atau madrasah secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan iklim
organisasi yang kondusif untuk proses belajar mengajar.
2. Kondisi social,
ekonomi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan
Faktor eksternal yang akan turut menentukan
keberhasilan MBS adalah kondisi tingkat pendidikan orangtua siswa dan
masyarakat, kemampuan dalam membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam
mendorong anak untuk terus belajar.
3. Dukungan pemerintah
Faktor ini sangat membantu
efektifitas implementasi MBS terutama bagi sekolah atau madrasah yang kemampuan
orangtua/ masyarakatnya relative belum siap memberikan kontribusi terhadap
penyelenggaraan pendidikan. alokasi dana pemerintah dan pemberian kewenangan
dalam pengelolaan sekolah atau madrasah menjadi penentu keberhasilan.
4. profesionalisme
Faktor ini sangat
strategis dalam upaya menentukan mutu dan kinerja sekolah atau madrasah. Tanpa
profesionalisme kepala sekolah atau madrasah, guru, dan pengawas, akan sulit
dicapai program MBS yang bermutu tinggi serta prestasi siswa.[4]
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Permasalahan pendidikan
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada
setiap jenjang dan satuan pendidikan, meskipun mungkin telah banyak upaya
dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan
kurikulum nasional dan local, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan,
pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Peningkatan
mutu pendidikan dilakukan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model
pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau
madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif.
Faktor pendukung MBS yaitu dengan Kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik, Kondisi
social, ekonomi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, Dukungan pemerintah,
dan profesionalisme.
DAFTAR PUSTAKA
Departemen
Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah Dengan
Pendidikan Agama Di Sekolah Umum, Manajemen Berbasis Sekolah Strategi
Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah, 2002.
Veithzal
Rivai. Syilviana Murni. Education
Manajemen (Analisis Teori dan Praktek). Jakarta : PT Raja Grafindon
Persada. Cetakan ke-3. 2012.
[1]
Veithzal
Rivai. Syilviana Murni. Education
Manajemen (Analisis Teori dan Praktek). Jakarta : PT Raja Grafindon
Persada. Cetakan ke-3. 2012. Hal 139.
[3] Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Direktorat Madrasah Dengan Pendidikan Agama Di Sekolah Umum, Manajemen Berbasis
Sekolah Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah, 2002. Hal 14 .
[4] Departemen Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Direktorat Madrasah Dengan Pendidikan Agama Di Sekolah Umum. Op. Cit. hal 19.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar